Belum lama berlalu berita tentang demo yang anarkis menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli di Medan, Sumut yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut. Kontroversi masalah pembentukan provinsi Tapanuli tenggelam dalam hiruk pikuk kampanye Pemilu 2009. Sementara proses hukum buat para tersangka tetap berjalan, masyarakat Tapanuli tidak tahu persis sampai dimana saat ini rencana pembentukan provinsi Tapanuli tersebut. Justru disaat minimnya informasi tentang kelanjutan rencana tersebut, masyarakat Tapanuli disuguhi janji-janji kampanye para caleg dari berbagai partai yang akan “mendukung” rencana pembentukan Provinsi Tapanuli jika terpilih kelak. Apakah bualan dan jualan kampanye ini dapat diterima masyarakat Tapanuli dan bagaimana kelak realisasi dari janji-janji tersebut, biarlah waktu yang membuktikan. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana proses ini dapat berjalan terus. Mengenai kekurangan disana-sini tentang persyaratan administrasi dan lain-lain agar terus dibenahi dan diperhatikan. Salah Seorang Calon Legislatif yang cukup berpengaruh di Jakarta ini pernah mengatakan kepada saya bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi dan diikuti oleh para penggagas provinsi Tapanuli justru salah satu yang paling baik dan paling lengkap dari sekian banyak daerah yang sudah dan sedang menjadi provinsi, dan apa yang sudah dilakukan para penggagas provinsi ini sebelum demo anarkis dianggap cukup elegan, makanya beliau berketetapan hati untuk mendukung provinsi Tapanuli dari sebelumnya tidak peduli atau abstain.
Perdebatan mengenai perlu atau tidak Tapanuli menjadi sebuah provinsi, tetap menyita perhatian saya. Begitu banyak informasi sebelumnya yang kita dengar tentang polemik ini. Sebagian ada yang menolak dengan alasan tertentu atau sama sekali tanpa alasan, ada juga yang tidak bergairah untuk setuju atau menolak rencana ini, akan tetapi sebagian besar lagi, termasuk saya, justru gigih mendukung agar Tapanuli menjadi sebuah provinsi.
Apakah Tapanuli akan lebih maju jika menjadi provinsi? Atau, lebih baik tetap dengan seperti saat ini, dengan kondisi pembangunan yang jelas-jelas tidak merata, jauh sekali Tertinggal dari kota Medan, Pematang Siantar, Kabanjahe, bahkan Langkat, Tebingtinggi, Binjai, Deliserdang dan lainnya? Apakah Danau Toba dan Pulau Samosir sebagai asal usul dari suku-suku Batak, dan menjadi Pusat dari semua Kebudayaan Batak yang luhur akan semakin berkembang jika menjadi provinsi atau justru sebaliknya? Apakah Masyarakat, khususnya yang bermukin di provinsi itu nantinya, akan semakin sejahtera, semakin pintar, semakin damai, atau sebaliknya? Apakah nama “provinsi Tapanuli” masih relevan jika kelak Sibolga dan tapian nauli tidak termasuk didalamnya atau justru lebih baik memakai nama “Provinsi Batak”? Dimana ibukotanya? Bagaimana soal Pemimpin Daerahnya?
Begitu banyak pertanyaan yang masih berkecamuk di kepala saya, ketika mencoba mereka-reka bagaimana jika Tapanuli menjadi provinsi atau tetap seperti saat ini. Dan dari semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, dengan segala keterbatasan pengetahun dan kompetensi, saya menyimpulkan bahwa Tapanuli lebih baik jadi sebuah provinsi.
Dengan alasan antara lain :
- Tapanuli dikenal dan diyakini sebagai asal usul dan pusat peradaban Batak dan suku-sukunya yang sudah ada hampir di seluruh pelosok negeri ini bahkan dunia, sudah sepantasnya mempunyai sebuah provinsi sejajar dengan provinsi-provinsi lain seperti di jawa, bali, papua, Kalimantan, Sulawesi. Pengembangan Kebudayaan Batak akan jauh lebih baik dan lebih tersentralisasi jika menjadi sebuah provinsi. Tidak seperti saat ini terbagi-bagi dalam beberapa kabupaten, yang kadang-kadang mengklaim merasa paling bertanggungjawab sendiri-sendiri atas Batak dan Kebudayaan Batak. Sementara Provinsi Sumatera Utara secara umum, mempunyai beberapa suku-suku yang masing-masing membutuhkan perhatian sendiri-sendiri, dan masing-masing mengedepankan kepentingan sendiri.
- Sumber Daya Tapanuli mencukupi untuk menjadi sebuah provinsi terlebih sumber daya manusia sebagai salah satu keunggulannya yang selama ini justru banyak mengabdikan kemampuan materil maupun immateril diluar daerah Tapanuli. Sumber Daya Tapanuli Tidak lebih buruk dari Sumber Daya sebagian provinsi yang ada di Negara ini.
- Kekhawatiran mengenai sisi negatif budaya orang Batak seperti : semua ingin jadi raja, sombong bila sudah sukses, dan lain-lain, saya pikir tidak lantas menjadi salah satu hal yang pantas untuk dijadikan alasan menolak provinsi Tapanuli dan bukan hal yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh orang Tapanuli. Mengingat pragmatisme orang Batak dan juga mengingat begitu kuatnya pengaruh adat istiadat dalam keseharian orang Batak secara umum. Maka pendekatan sosio cultural dan religi yang lebih intens akan bisa menjadi jawaban atas berbagai sisi negatif budaya tersebut diatas
- Jika Tapanuli menjadi sebuah provinsi akan mengurangi “jarak” yang sangat signifikan terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan khususnya di tingkat provinsi, tentu ini akan sangat membantu dalam proses pembangunan di Tapanuli nantinya. Dan ini akan berpengaruh besar dalam proses peningkatan kesejahteraan, pendidikan, keamanan, kesehatan dan lain-lain.
- Posisi Tawar Tapanuli di semua lini akan semakin tinggi di Negara ini dan bahkan mungkin di dunia. Saya justru heran kalau ada yang mengatakan bahwa posisi tawar Tapanuli akan semakin turun jika jadi provinsi, logikanya darimana? Meski selama ini harus kita akui bahwa tidak ada masalah yang serius dengan posisi tawar orang Batak di Negara Indonesia dan di dunia.
- Adanya beberapa usulan dan analisa bahwa Indonesia secara keseluruhan Indonesia layak untuk mempunyai 60-an provinsi. Mengingat Sebuah Negara “sekecil” Singapura pun bisa menjelma menjadi salah satu Negara paling makmur di dunia, meski perbandingan dengan Singapura kurang tepat.
Masih banyak alasan lain yang semakin meyakinkan saya bahwa pilihan Tapanuli menjadi sebuah provinsi lebih, jauh lebih baik, daripada seperti yang ada saat ini.
Horas !
Mari kita dukung terus Provinsi Tapanuli !
.jpg)
No comments:
Post a Comment