Pemimpin yang Berkelit (soal PEMILU)

Tahun ini mungkin pantas disebut sebagai Tahun Pertaruhan Demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah, penuh keringat, darah, nyawa dan airmata oleh Mahasiswa Indonesia dan berbagai komponen bangsa pada tahun 1998. Lebih 10 tahun Negara Indonesia menikmati kebebasan, Proses PEMILU Legislatif dan PEMILU Presiden 2009, sebagai puncak dari proses kontestasi Demokrasi 5 tahunan sudah melewati tahap Pemilu Legislatif, sementara ini dimenangkan oleh partai-nya Presiden Indonesia Incumbent.

Keributan yang terjadi belakangan ini soal hasil PEMILU Legislatif sungguh sangat menyita perhatian dan membuat kita cemas dengan berbagai pernyataan-pernyatan yang kadang saling menyerang bahkan ada yang terkesan menakut-nakuti rakyat dan disaat yang sama meminta dukungan rakyat seolah seperti “dewa penyelamat” dengan berbagai macam trik komunikasi baik dari sisi Pemerintah yang diwakili Presiden, dan di sisi lain dari berbagai tokoh dari berbagai latar belakang partai.

Kita Cemas dengan berbagai penolakan yang sudah terjadi dibeberapa daerah atas hasil Pemilu Legislatif oleh berbagai partai. Apa yang akan terjadi jika penolakan itu benar-benar dilakukan oleh sebagian besar partai peserta Pemilu Legislatif, bagaimana soal legitimasi hasil pemilu? Bagaimana dengan proses Pemilu Presiden selanjutnya?

Kita cemas dengan pernyataan Presiden soal adanya isu revolusi, entah benar atau tidak. Siapakah orang dicurigai akan melakukan revolusi itu? Bagaimana gambaran revolusi yang bakal terjadi? Benarkah akan terjadi seperti masa reformasi tahun 1998 atau seperti yang terjadi saat ini di Negara Thailand? Kenapa TNI. Polri, Intelijen tidak memberikan beberapa data/masukan ke masyarakat soal isu ini? Paling tidak untuk mendukung sinyalemen yang diucapkan Presiden, atau jangan-jangan ini hanya “rekaan” presiden saja sekedar untuk mendramatisir suasana dan berusaha meraih simpati masyarakat?

Kita cemas dengan adanya rencana isu boikot Pemilu, seperti yang diwacanakan oleh Wiranto, Prabowo, kemudian dijawab oleh pernyataan seorang penasehat Presiden bahwa ajakan boikot merupakan tindakan pidana yang tentu bila terbukti dapat mengakibatkan seseorang di hukum atau di penjara. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi jika Wiranto, Prabowo atau Megawati di penjara. Apa kira-kira yang akan dilakukan pengikut mereka ini selanjutnya?

Kita cemas jika nanti Pemilu Presiden hanya diikuti tidak lebih dari 30 % Penduduk yang berhak memilih, apakah pantas mereka yang jadi pemenang dianggap sebagai pemenang? Atau malah, bagaimana jika Pemilu Presiden benar-benar buntu, hanya diikuti oleh satu kontestan?

Soal Pemilu Legislatif yang baru lalu memang menyisakan banyak masalah yang hingga saat ini belum selesai. Adanya Dugaan Kecurangan Sistematis, terlebih dengan banyaknya Pemilih yang tidak masuk DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak-nya, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, perhitungan suara yang tersendat, sementara disaat yang sama para caleg, partai-partai menunggu dengan penuh konsentrasi hasil perhitungan suara, perilaku polisi yang dianggap “berat sebelah”, Caleg-caleg yang stress, bunuh diri, gila akibat tidak siap kalah. Adakah orang yang tertarik untuk memberi dukungan moral, dukungan materil maupun immaterial bagi Caleg-Caleg yang kalah, sebab bagaimana pun mereka ini telah berbuat sesuatu bagi partai-nya. Apakah Tidak ada orang atau partai yang tergerak untuk membantu mereka bangkit dan menghidupkan kembali roda ekonomi atau keuangan-nya yang mungkin sudah terkuras habis selama kampanye? Paling tidak, daripada terlalu sibuk memikirkan koalisi untuk menjadi pemenang, mengapa partai-partai tidak berkoalisi untuk membantu mereka yang kalah ini, bahkan menurut saya, jika ditolong, mereka yang berjumlah lebih kurang 1,5 juta orang yang kalah ini bisa menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan Pemilu Presiden nanti.

Namun, diantara semua itu, yang paling mengusik pikiran saya adalah soal tindakan Pemerintah yang banyak berkelit dan terkesan lepas tanggungjawab soal berbagai kekisruhan yang terjadi selama masa Pemilu Legislatif. Kecerdasan saya dan mungkin seluruh rakyat Indonesia benar-benar ditantang takkala Presiden mengatakan bahwa Pemerintah tidak bisa dianggap Bertanggungjawab atas segala masalah yang dilakukan oleh KPU karena memang UU telah mengatur demikian. Aneh, bagaimana mungkin pemerintah tidak bertanggungjawab, jika ternyata akibat ulah KPU dan atau siapapun, Masa Depan Negara ini di pertaruhkan, lantas siapa yang bertanggungjawab? Bukankah berhasil atau tidaknya Pemilu sungguh menentukan dalam penilaian berhasil atau tidaknya iklim demokrasi yang dibangun oleh pemerintah saat ini? Selanjutnya, saya ingin tahu, apa kira-kira yang akan dikatakan Presiden seandainya Pemilu kemarin berlangsung dengan sangat baik? Terlebih mengingat Presiden saat ini akan maju sebagai calon Presiden yang akan datang.

Kebiasaan berkelit oleh karena kemampuan berkomunikasi yang baik disertai penampilan penuh pesona yang mampu memukau sebagian besar rakyat Indonesia, hingga seolah-olah terbius, melupakan berbagai masalah yang tidak atau belum terselesaikan oleh Pemerintah saat ini, sungguh-sungguh membuat kita yang masih bisa objektif menjadi sangat khawatir, jangan-jangan era "The Smiling General" akan kembali dengan jubah yang baru? segala sesuatu masih mungkin. Begitu banyak masalah, kekurangan-kekurangan bahkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagian orang mencederai semangat pluralisme dan nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, masih tergambar jelas dalam memori orang-orang yang mungkin masih bisa objektif menilai pemerintahan saat ini, UU Pendidikan, UU Anti Pornography dan Pornoaksi, UU BHP, dan masih banyak UU dan berbagai peraturan kebijakan produk pemerintahan saat ini yang masih terasa mengganjal. Tentu tidak bisa kita lupakan begitu saja, dan masih teringat jelas siapa dan partai apa yang menolak dan yang mendukung, semua produk hukum tersebut.